JAKARTA (beritatruk) – Tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi akhirnya naik mulai 1 Mei ini, setelah Menhub Ad Interim Luhut B. Pandjaitan menerbitkan KM 92 Tahun 2020 pada 22 April lalu.
Kenaikan tarif ini mundur sejak September 2019 karena harus dikaji kembali oleh Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) yang juga dipimpin oleh Luhut, meskipun tarif itu sebenarnya sudah dibahas dan disepakati bersama dengan Gapasdap.
Lalu, bagaimana tanggapan Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) terhadap KM tersebut?
Menurut Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, kenaikan tarif kali ini tidak sesuai dengan harapan dan jauh dari perhitungan formulasi tarif yang telah diatur dalam PM 66 Tahun 2019 yang menggantikan KM 59 Tahun 2003.
“Awalnya sesuai hitungan, kekurangan tarif kami adalah 38% kemudian Kemenhub menawar 28% untuk menyesuaikan dengan daya beli masyarakat, kami terpaksa menyetujui dengan catatan akan ada tahap berikutnya sebagai tarif terutang,” ungkapnya, Jumat (1/5).
Namun, tutur Khoiri, tarif tidak segera disesuaikan sejak permohonan Gapasdap pada September 2018. Kemenhub masih terus membahas melalui rapat-rapat koordinasi tarif hingga akhir 2019.
“Akibatnya, timbul keresahan di lapangan hingga banyak anggota Gapasdap yang tidak kuat untuk tetap operasi sampai akhirnya kami dipanggil Menhub dan Deputi Menko Marvest serta jajaran pejabat Ditjen Perhubungan Darat,” ujarnya.
Saat itu, lanjut Khoiri, Menhub minta supaya Gapasdap tidak melakukan stop operasi dan minta agar kenaikan seluruh lintasan antar propinsi disetujui 28% kecuali Merak-Bakauhuni hanya 10% dan Ketapang-Gilimanuk 14%.
“Sekali lagi Gapasdap terpaksa menerima kesepakatan itu, asalkan tarif segera disesuaikan dan kami dapat kompensasi atas kekurangan tarif karena anggota kami di lapangan sudah banyak yang tidak bisa membayar gaji tepat waktu,” ungkap Khoiri.
Namun Kemenhub masih meminta persetujuan kenaikan tarif ini kepada Menko Marves yang tentu saja memperlambat proses menjadi begitu lama dan membuat prosentase kenaikan dikurangi hingga diperoleh angka yang rendah, jauh dari kebutuhan dan perhitungan sesuai kesepakatan.
“Kami tentu sangat berharap pemerintah segera memberikan kompensasi kekurangan tarif penyeberangan dengan memberikan subsidi operasional, pembebasan PNBP, pengurangan biaya-biaya pelabuhan, dan segera menurunkan harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia yang sedang mengalami penurunan,” kata Khoiri.
Kompensasi itu diharapkan membantu angkutan penyeberangan bertahan hidup dengan tarif yang sangat rendah, hari operasi yang sedikit, ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan muatan sangat sepi serta larangan memuat penumpang dan larangan mudik Lebaran.
“Khusus untuk Covid-19, karena pemerintah memberlakukan PM 25/2020 yang melarang mudik dan mengangkut penumpang, maka kami mohon kepada Kementerian Keuangan berupa relaksasi pembebasan PPh final pasal 15 sampai dengan kondisi Covid-19 dan perekonomian normal kembali,” ungkapnya.
Dinikmati ASDP
Selain sulit, berbelit-belit dan memakan waktu lama, Khoiri menilai kenaikan tarif kali ini justru yang menikmati persentase kenaikan terbesarnya adalah jasa pelabuhan (ASDP), sehingga sangat menciderai rasa keadilan.
“Jasa angkutan persentasenya ditekan seminim mungkin, sedangkan jasa pelabuhan yang tidak banyak mengeluarkan biaya BBM, investasi, perawatan, suku cadang dan lain-lain justru diberikan kenaikan terlalu tinggi,” ungkapnya.
Sebagia gambaran, papar Khoiri, kenaikan tarif di lintasan Merak-Bakauheni rata-rata hanya 9,11% untuk pelayaran, sedangkan jasa pelabuhan naik 21,59%.
Di lintasan Ketapang-Gilimanuk, tarif pelayaran rata-rata 12,72%, sementara jasa pelabuhan naik 13,99%, Lembar-Padangbai (pelayaran 12,59%, jasa pelabuhan 20,85%, Bajoe-Kolaka (pelayaran 9,76%, jasa pelabuhan 18,15%), dan Tanjung Api-api-Tanjung Keliyan (pelayaran 13,41%, jasa pelabuhan 17,59%).
“Ini bukti pemerintah tidak memihak angkutan penyeberangan yang memikul tanggung jawab lebih besar, justru memihak kepentinganBUMN yang tidak banyak biaya dan telah mendapatkan subsidi,” ungkap Khoiri.
Khoiri mengaku sudah melihat indikasi jasa pelabuhan ingin membonceng kenaikan tarif penyeberangan sejak Februari lalu. “Saya sudah mengajukan keberatan, tetapi Kemenhub dan Kemenko Marves seolah menutup mata dan telinga,” ujarnya.
Apalagi ASDP menambah lagi biaya tiket online sebesar Rp2.500 per penumpang, sehingga tarif jasa angkutan penyeberangan semakin tertinggal dibandingkan dengan jasa pelabuhan.
