JAKARTA (beritatruk) – Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengangkat sejumlah isu strategis di sektor perhubungan darat, di antaranya masalah truk over dimension dan overload (ODOL).
Sebagai simbol pemberantasan ODOL, dalam rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu dilakukan pemotongan truk ODOL oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono.
Sekjen mengatakan pemotongan truk ODOL tersebut merupakan wujud dari komitmen Kemenhub untuk memberantas truk yang tidak mematuhi aturan muatan dan ukuran.
“Pemotongan ini juga dalam rangka membangun optimisme bahwa di jalan kita semakin selamat, dan tentunya dengan hasil seperti ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Djoko, Senin (2/3).
Pemotongan satu truk ODOL oleh Sekjen disaksikan oleh seluruh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mitra kerja, hingga seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Hubdat yang mengikuti Rakornis tersebut.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub serius memberantas truk ODOL dan akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan keselamatan jalan.
“Kegiatan Rakornis menjadi momentum yang tepat untuk menegaskan kembali bahwa Kemenhub tegas untuk memberantas ODOL,” kata Budi.
Sekjen menambahkan, Rakornis ini diharapkan menjadi sarana untuk saling berbagi dan mendengar antar pihak-pihak terkait, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga khususnya terkait pembuatan dan penerapan kebijakan di sektor Perhubungan Darat.
Bahas Isu Strategis
Selain mengangkat isu ODOL, Rakornis juga membahas sejumlah isu strategis di sektor perhubungan darat, di antaranya konektivitas dan aksesibilitas mendukung kawasan strategis pariwisata nasional; serta penyederhanaan sistem perizinan di Kemenhub (Omnibus Law).
Isu yang dibahas lain, yakni permasalahan distribusi logistik nasional yang mempengaruhi disparitas harga; pemenuhan dan peningkatan SDM; pemanfaatan dan pengembangan sistem TIK; peningkatan tata kelola (debirokratisasi dan deregulasi); dan pelayanan dan keselamatan transportasi darat.
Djoko menambahkan, pariwisata merupakan sektor yang harus didukung oleh berbagai sektor salah satunya transportasi, sehingga Kemenhub menyiapkan pembangunan infrastruktur transportasinya.
Dia juga mengatakan pembangunan infrastruktur ini dilakukan tidak hanya di kawasan pariwisata, melainkan juga wilayan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Sekjen menyampaikan bahwa proses pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meminimalisir kecelakaan. Kemenhub terus melakukan upaya-upaya tersebut seperti melengkapi regulasi, serta meningkatkan juga menyiapkan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi melalui digitalisasi pelayanan.
“Kita membangun Indonesia secara keseluruhan memang ada wilayah tertentu yang dimungkinkan dampak yang lebih besar termasuk 3T. Rekayasa pembiayaan telah dilakukan tapi semua dilakukan secara bertahap dan pembangunan akan dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Rakornis dihadiri oleh 1.383 peserta dari Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota, BPTD, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait perhubungan darat. Acara juga dihadiri Kepala BPTJ Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti dan seluruh eselon II dari lingkungan Kemenhub.
