KUTA (beritatruk) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyiapkan infrasttuktur dan sumber daya manusia untuk mendukung Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) guna mendukung program Indonesia Bebas Over Dimension and Over Loading (ODOL) pada 2023.
Salah satu upaya Ditjen Hubdat yakni melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan UPPKB di Kuta, Bali, Rabu (23/9). Bimtek kali ini untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan penimbangan kendaraan bermotor dan mewujudkan SDM profesional dalam menyelenggarakan penimbangan guna mewujudkan Indonesia Bebas Over Dimension and Over Loading (ODOL) pada 2023.
Dalam Bimtek tersebut, peserta diberikan materi-materi mengenai kebijakan penanganan ODOL dan penyelenggaraan UPPKB, sosialisasi dan uji publik tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, dan penindakan P21 terhadap kendaraan ODOL.
Materi lainnya, yakni kebijakan normalisasi kendaraan, penegakan hukum di UPPKB, kebijakan penyelenggaraan angkutan barang di jalan, serta cara mengubah persepsi masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan UPPKB. Ada pula pelatihan sistem JTO dan pelatihan sistem evaluasi penilaian kinerja UPPKB (SIEVA).
“Acara ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai pembina teknis UPPKB dan petugas lapangan, sekaligus meningkatkan kompetensi petugas UPPKB melalui pelatihan menggunakan aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi saat memberikan sambutan pada bimtek tersebut.
Untuk meningkatkan kinerja UPPKB sebagai garda terdepan penanganan ODOL, tutur Dirjen Budi, pihaknya telah melakukan rehabilitasi bangunan UPPKB, transparansi layanan melalui komitmen bersama “NO PUNGLI”, peningkatan kapasitas SDM UPPKB, kerja sama operasional UPPKB dengan pihak swasta, pengembangan sistem informasi terintegrasi di UPPKB, serta penerapan sistem manajemen mutu menuju sertifikasi ISO 9001:2015.
Adapun teknologi yang telah diterapkan di UPPKB antara lain sensor dimensi, detektor kendaraan, CCTV, dan Weigh in Motion (WIM).
“Seperti yang telah kita ketahui, ODOL harus diberantas karena menimbulkan beragam permasalahan, seperti kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, tingginya biaya perawatan infrastruktur, mengurangi daya saing internasional karena kendaraan ODOL tidak bisa melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN), memperpendek umur kendaraan, hingga menimbulkan polusi udara yang berlebihan,” lanjut Dirjen Budi.
Sertifikasi ISO 9001:2015
Direktur Prasarana Transportasi Jalan Risal Wasal, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan, para Korsatpel diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan kinerja operasional.
“Kita mengucapkan syukur karena UPPKB Losarang dan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dari TUV Rheinland, Jerman, yang merupakan lembaga internasional bidang penilaian layanan publik. Saya berharap prestasi ini dapat memotivasi Korsatpel lainnya untuk menerapkan standar ISO 9001:2015 dalam penyelenggaraan UPPKB,” ujarnya.
Target sertifikasi ISO 9001:2015 yang dimaksud akan diterapkan di beberapa UPPKB, seperti Sibolangit, Mambang Muda, Dolok Estate, Tanjung Balik, Sungai Langsat, Balai Raja, Jambi Merlung, Muara Tembesi, Balonggandu, Kulwaru, Rejoso, Cekik, dan Nun Baun Sabu.
Acara tersebut dihadiri oleh 78 peserta yang terdiri dari para Korsatpel UPPKB dan perwakilan dari BPTD se Indonesia. Pelaksanaan Bimtek ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar dapat secara efektif mencegah penyebaran Covid-19.
